PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
INDONESIA MENUJU INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARDS
Rindu Rika Gamayuni
Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan ISSN 1410 – 1831
Volume 14 Nomor 2, Juli 2009
Abstrak
The Indonesian Financial Accounting Standards needs to adopt IFRS, so that the Indonesian financial reports can be accepted globally and the Indonesian companies are able to enter the global competition to attract the international investors. Currently, the adoption by Indonesian PSAK is in the form of harmonization, which means partial adoption. However, Indonesian is planning to fully adopt the IFRS by 2012. Such an adoption will be mandatory for listed and multinational companies.
The decision as to whether Indonesia will fully adopt the IFRS or partly adopt for harmonization purposes needs to be considered carefully. Full adoption of IFRS will enhance the reliability and comparability of the financial reports internationally. However, it may contradict the Indonesian tax systems and other economic and political situations.
If Indonesia were to adopt fully the IFRS by 2012, the challenges are faced firstly by the academic society and the companies. The curriculum, syllabi, and literature need to be adjusted to accommodate the changes. These will take considerable time and efforts due to the many aspects related to the changes. Adjustments also need to be done by corporations or organizations, particularly those with international transactions and interactions. Full adoption also means the changing of accounting principles that has been applied as accounting standards worldwide. This might not be achieved in a short period, due to a number of reasons: (1) accounting standards are highly related with the tax systems. Adoption to IFRS internationally may change the tax systems in each country that fully adopt the IFRS. (2) Accounting standards are accounting policies in order to fulfil the national political and economic necessities that vary in each country. This might be the significant challenges in fully adopting the IFRS.
Keyword : International Financial Reporting Standards, Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan, fully adoption, accounting policies, tax systems.
Latar belakang
Era globalisasi ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan.
Pesatnya teknologi informasi saat ini menjadikan para calon investor mudah mengakses untuk memasuki pasar modal diseluruh dunia dengan tidak ada batasan sehingga para investor Amerika dapat dengan mudah berinvestasi di Jepang, Indonesia dll. Kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi jika misalnya, Amerika mengggunakan standard pelaporan FASB dan US GAAP, Indonesia memakai PSAK-nya IAI, uni eropa memakai IAS dan IASB. Hal tersebut melatarbelakangi perlunya adopsi IFRS saat ini.
Sekarang ini Indonesia masih harmonisasi atau dengan kata lain mengadaptasi PSAK ke IFRS,belum mengadopsinya secara penuh dikarenakan masih ada standard yang perlu dipertahankan yang belum bisa di konvergensi ke IFRS. Rencananya pengadopsian IFRS di Indonesia akan dilakukan pada tahun 2012 mendatang, permasalahannya, apakah dengan mendaopsi IFRS secara penuh sesuai dengan keadaan ekonomi dan politik Indonesia??
Hasil Pembahasan dan kesimpulan
Dari sekian banyak Standar Akuntansi keuangan di Indonesia,sejak 2006 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merevisi dan mengesahkan lima Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Revisi tersebut dilakukan dalam rangka konvergensi dengan International
Accounting Standards (IAS) danIFRS). 5 butir PSAK yang telah direvisi tersebut antara lain: PSAK No. 13, No. 16, No. 30 (ketiganya revisi tahun 2007, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008), PSAK No.50 dan No. 55 (keduanya revisi tahun 2006 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009).
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI) telah mengesahkan, berikut 14 PSAK Disahkan 23 Desember 2009-30 Juni 2011, Berlaku tahun 2011
1. PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 2 (revisi 2009): Laporan Arus Kas
3. ED PSAK 3 : Laporan Keuangan Interim (akan disahkan segera, kemungkinan bisa berlaku tahun 2011)
4. PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
5. PSAK 5 (revisi 2009): Segmen Operasi
6. PSAK 12 (revisi 2009): Bagian Partisipasi dalamVentura Bersama
7. PSAK 15 (revisi 2009): Investasi Pada Entitas Asosiasi
8. PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
9. PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset
10. PSAK 57 (revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
11. PSAK 58 (revisi 2009): AsetTidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
12. PSAK 19 (2010): Aset Takberwujud
13. PSAK 23 (2010): Pendapatan
14. PSAK 7 (2010): Pengungkapan Pihak‐Pihak yang Berelasi
15. PSAK 22 (2010): Kombinasi Bisnis
Interpretasi disahkan 23 Desember 2009-30 Juni 2010,berlaku tahun 2011
1. ISAK 7 (revisi 2009): Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus
2. ISAK 9: Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa
3. ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan
4. ISAK 11: Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik
5. ISAK 12: Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter olehVenturer
6. ISAK 14 (2010): Biaya SitusWeb
7. ED ISAK 17 : Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai
PSAK Berlaku 2012
1. ED PSAK 8 (R 2010): Peristiwa SetelahTanggal Neraca
2. PSAK 10 (2010): TransaksiMata Uang Asing (Sudah disahkan , Penerapan Dini diijinkan)
3. ED PSAK 18 (2010): Program Manfaat Purnakarya
4. ED PSAK 24 (2010) Imbalan Kerja
5. ED PSAK 60 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan
6. ED PSAK 50 (R 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian
7. ED PSAK 53 (R 2010): Pembayaran Berbasis Saham
8. ED PSAK 46 (Revisi 2010) Pajak Pendapatan
9. ED PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah Dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
10. ED PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
Interpretasi berlaku 2012
1. ISAK 13 (2010) : Lindung Nilai Investasi Neto dalam KegiatanUsaha Luar Negeri (penerapan
dini diijinkan)
2. ED ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa (IFRIC 12)
3. ED ISAK 15: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya.
4. ED ISAK 18: Bantuan Pemerintah‐Tidak Ada Relasi Specifik dengan AktivitasOperasi
5. ED ISAK 20: Pajak Penghasilan‐Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang
Sahamnya
sumber : www.iaiglobal.or.id
Adapun terdapat beberapa penelitian di luar negeri telah dilakukan untuk menganalisa dan membuktikan efek penerapan IAS (IFRS) dalam laporan keuangan perusahaan domestik. Penelitian itu antara lain dilakukan oleh Barth, Landsman, Lang (2005), yang melakukan pengujian untuk membuktikan pengaruh Standar Akuntansi Internasional (SAI) terhadap kualitas akuntansi. Penelitian lain dilakukan oleh Marjan Petreski (2005), menguji efek adopsi SAI terhadap manajemen perusahaan dan laporan keuangan. Hung & Subramanyan (2004) menguji efek adopsi SAI terhadap laporan keuangan perusahaan di Jerman. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa total aktiva, total kewajiban dan nilai buku ekuitas, lebih tinggi yang menerapkan IAS dibanding standar akuntansi Jerman, dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada pendapatan dan laba bersih yang didasarkan atas Standar Akuntansi Internasional dan Standar Akuntansi Jerman. Adopsi SAI juga berdampak pada rasio keuangan, antaralain rasio ROE, RAO, ATO, rasio LEV dan PM, rasio nilai buku terhadap nilai pasar ekuitas, rasio Earning to Price.
Dengan mengadopsi IFRS berarti laporan keuangan berbicara dengan bahasa akuntansi yang sama, hal ini akan memudahkan perusahaan multinasional dalam berkomunikasi dengan cabang-cabang perusahaannya yang berada dalam negara yang berbeda, meningkatkan kualitas
pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan.
Indonesia perlu mengadopsi IFRS ini untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan dengan standar yang sama yaitu IFRS oleh para perusahaan asing dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia.
Rencananya Indonesia akan mengadopsi secara penuh pada tahun 2012 mendatang, saat ini Indonesia baru melakukan harmonisasi saja untuk beberapa PSAK. Namun permasalahannya adalah apakah baik jika 2012 mendatang Indonesia mengadopsi secara penuh IFRS? Sedangkan standar akuntansi keuangan suatu negara pasti disusun berdasarkan keadaan ekonomi negara itu sendiri juga,ini menjadi pertanyaan besar yang masih mengawang-awang, jika IFRS diadopsi secara penuh, berarti sistem perpajakan,sistem pola pikir karyawan setiap perusahaan juga dituntut untuk menyajikan laporan keuangan harus berdasarkan IFRS. Dan itu membutuhkan usaha yang sangat keras,jadi pada dasarnya masyarakat harus siap dan dibekali untuk menghadapi perubahan standar akuntansi keuangan bertaraf international yang diakui international sehingga negara kita lebih mudah dikenal oleh dunia dan menjadi lebih maju.
Sumber :
1. Rindu Rika Gamayuni, Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan ISSN 1410 – 1831,Volume 14 Nomor 2, Juli 2009
Postingan
